KERETAKAN LOGIKA DI BALIK KRITIK PESANTREN

Beberapa waktu terakhir, dunia maya kembali diramaikan oleh perbincangan soal tayangan Trans7 dalam acara expose unsencored yang dianggap memuat framing negatif terhadap pesantren. Cuplikan video yang beredar menampilkan narasi seolah pesantren identik dengan feodalisme, kiai yang otoriter, atau praktik-praktik yang dianggap tidak manusiawi. Dari potongan singkat itu lahirlah hujan komentar, sebagian bernada kritik, sebagian lagi hujatan dibumbui fitnah. Sontak protes dan beragam kecaman muncul dari para kalangan santri. 

Rupa-rupanya persoalan itu tak berhenti pada sikap ketidaksetujuan dari para santri. Tapi banyak kemudian konten kreator mendukung isu yang diangkat oleh trans7 tersebut. Dengan berpayung pada kata "kritik", mereka turut melontarkan kalimat demi kalimat untuk berusaha menyatakan ketidaksetujuan terhadap fenomena di pondok pesantren. 

Lantas apakah yang disampaikan oleh trans7 dan para konten kreator itu layak disebut sebagai kritik? Atau hanya narasi sepihak. 

Kritik, sebagaimana disampaikan oleh mantan stafsus BPIP Benny Susetyo, "harus berdasarkan data dan kenyataan. Kalau hanya memanipulasi keadaan dan merekayasa kebohongan, itu bukan kritik."

Pada dasarnya, data, dalam hal inipotongan video, foto, atau kesaksian parsial, hanyalah bahan mentah. Sedangkan fakta adalah hasil dari proses validasi dan verifikasi yang menyeluruh. Jika kemudian otongan video dianggap sebagai fakta tanpa melalui proses verifikasi, maka terjadi kecacatan logika. Yaitu menyamakan sesuatu yang belum pasti dengan sesuatu yang sudah pasti. Ini termasuk kesalahan asumsi yang fatal, karena kesimpulan yang ditarik dari premis semu pasti keliru.

Maka jika kritik dibangun hanya dari potongan video tanpa verifikasi dan tanpa tabayyun, kritik tersebut belum memenuhi kriteria validitas epistemik.

Sontak sosial media dipenuhi oleh komentar senada bernuansa ketidaksetujuan dari para santri, “Kalau nggak pernah mondok, jangan bahas pondok!”banyak pihak menilai pernyataan itu membuktikan betapa para santri bersikap eksklusif dan seolah menutup ruang kritik. Tapi sebenarnya maksud dari pernyataan itu bukanlah menolak kritik, melainkan menuntut adanya pemahaman kontekstual dan validitas data sebelum seseorang memberi penilaian terhadap dunia pesantren.

Netizen kemudian menanggapi komentar santr tersebut dengan kalimat, “Kalau begitu, berarti kalau nggak pernah jadi presiden, nggak boleh mengkritik presiden dong?” Sekilas terdengar logis, tetapi secara struktur berpikir analogi yang disampaikan sangat tidak tepat. Sebab termasuk dalam qiyas maal fariq, yaitu analogi yang cacat karena menyamakan dua hal yang berbeda sebab dan konteksnya.

Seperti yang bisa dipahami, dalam dunia politik, kebijakan presiden bersifat publik, terbuka, dan datanya dapat diverifikasi oleh siapa pun. Maka, kritik bisa dilakukan oleh publik karena informasinya bersifat umum.

Namun dalam dunia pesantren, ada dimensi internal, kultural, dan spiritual yang tidak bisa dipahami hanya dari luar. Aspek seperti ta’dzim, khidmah, barokah, dan hubungan batin antara santri dan kiai bukanlah hal yang bisa cukup dipahami hanya melalui tayangan video. Seperti dianalogikan oleh Gus Ulil Abshar dalam salah satu podcast bersama Guru Gembul, "bagi non muslim mencium hajar aswad itu gak masuk akal. Atau seperti orang kristen yang merayakan paskah. Bagi orang di luar kristen, paskah itu tidak masuk akal. Kok ada orang mati tiga hari dibangkitkan kembali. Semua bisa masuk akal kalau kita masuk dalam komunitas nilai itu."

Karena itu, analogi antara mengkritik presiden dan mengkritik pesantren tidak memiliki kesamaan illat (sebab). Jika illat-nya berbeda, maka analoginya tidak sah menurut kaidah mantiq.

Kesalahan berpikir lain muncul ketika sebagian orang mengatakan, “Kalau memang tidak bersalah, kenapa harus marah? Kalau marah berarti benar.”

Pernyataan ini mudah dibedah melalui struktur logika sederhana. 

Premis kecilnya: orang yang marah berarti tuduhan terhadapnya benar.

Premis besarnya: santri marah dan tersinggung.

Kesimpulannya: berarti tuduhan terhadap pesantren/santri itu benar.

Namun sejak premis awal, logika ini sudah keliru. Sebab, tidak semua kemarahan muncul karena kesalahan. Seseorang bisa marah karena difitnah, karena merasa kehormatan gurunya dinodai, atau karena kebenaran diputarbalikkan. Maka jika premis awal salah, kesimpulan yang lahir darinya juga fasid, atau rusak secara logika.

Demikian pula dengan argumen, “Kan tidak disebut nama pesantrennya, jadi tidak usah baper."

Sebenarnya, lernyataan ini mengabaikan konsep qorinah, yaitu suatu tanda atau konteks yang menyertai suatu ucapan sehingga memperjelas maknanya. Dalam kasus video tersebut, tampak wajah kiai, bangunan pesantren, hingga atribut khas yang secara jelas menunjuk pada pesantren tertentu. Semua itu adalah qorinah yang membuat makna pernyataan menjadi sharih (jelas). Jadi meskipun nama pesantrennya tidak disebut, konteks visual sudah menunjukkan arah maksudnya. Mengabaikan qorinah sama saja menutup mata dari aspek penting dalam ilmu makna dan logika bahasa.

Pada titik ini jelas, yang disebut santri bukanlah menolak kritik, melainkan menolak cara berpikir yang tidak memenuhi syarat logis. Kritik dalam Islam maupun dalam filsafat pengetahuan memiliki syarat. Seperti harus ada tabayyun, kejelasan sumber, keseimbangan penilaian, dan proporsionalitas bukti. Bila kritik tidak memenuhi itu, maka ia bukan kritik. Melainkan tuduhan atau framing. Ironisnya, mereka yang menuduh santri anti kritik justru kadang terjebak dalam ruang kesalahan cara berpikir.

Kemarahan santri bukan tanda bersalah, melainkan bentuk tanggung jawab moral terhadap kehormatan guru dan lembaga tempat mereka menimba ilmu. Mereka marah, karena fitnah yang dibiarkan tanpa klarifikasi akan membentuk persepsi publik yang salah, dan persepsi yang salah jika dibiarkan akan menjadi “kebenaran semu.” Dalam hal ini, reaksi santri bukanlah bentuk anti kritik, tetapi bentuk amar ma’ruf dalam menjaga kebenaran agar tidak dikaburkan oleh narasi menyesatkan.

Ketika santri kemudian menjelaskan duduk perkaranya, banyak yang malah berkata, “Lho, berarti kalian anti kritik dong!” Padahal menjawab kritik bukan tanda anti kritik. Justru itu adalah bentuk partisipasi dalam ruang publik yang sehat. Namun memang terkadang menjelaskan sesuatu kepada orang yang sudah menutup akal sehat sama halnya seperti berbicara pada dinding. Maka, tarkul jawab ‘alal jahil jawabun, diam terhadap kebodohan adalah jawaban yang paling tepat. Maka daripada meladeni perdebatan tanpa dasar, lebih baik diarahkan pada langkah yang lebih logis dan elegan. Dengan jalan abayyun, klarifikasi, dan seleksi sumber informasi sebelum menarik kesimpulan. Karena sebagaimana pepatah Arab mengatakan, man jahila syai’an ‘adaahu, barang siapa tidak memahami sesuatu, ia cenderung memusuhinya.

Jadi, inti dari semuanya sederhana. Kritik terhadap pesantren boleh, bahkan penting, tetapi harus memenuhi syarat berpikir logis. premisnya benar, datanya valid, dan kesimpulannya tidak melampaui bukti. Tanpa itu, kritik hanya akan berubah menjadi hujatan yang dibungkus seolah logis. Maka sebelum berteriak “fakta,” pastikan dulu apakah yang disebut fakta itu benar-benar waafaqol waaqi’a, sesuai dengan kenyataan. Jika tidak, maka yang kita sebut fakta hanyalah fitnah yang diberi pencitraan rasional.